2 Nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai contoh perubahan pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. 3. Bangsayang memiliki keanekaragaman yang banyak seperti Indonesia, tentu sulit untuk membangun apabila tidak diiringi sikat persatuan dan kesatuan. Penyelenggaraan pemerintah yang tidak mengimplementasikan nilai persatuan juga sulit untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Sehingga seluruh kebijakan dan rencana yang dibuat tidak dapat terlaksana. PNSyang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 78 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Didalam ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan yang mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas (Mubyarto, 1999). Kitamelihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini terjadi tidak sesuai dengan landasan negara yang demokrasi, yaitu pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun rakyat tidak pernah diikut sertakan dalam pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan, selalu dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Salahsatu bentuk kebijakan yang tidak sesuai ialah pemberian bahan bakar bersubsidi bagi orang yang mampu. Atau dengan kata lain pendistribusian hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga keadilan sosial tidak tercapai. Pancasila adalah dasar negara dan dijadikan sebagai landasan keberjalan dan berdirinya negara Indonesia. Pancasilamerupakan dasar negara yang menjadi landasan, rumusan, serta pedoman hidup berbangsa dan bernegara. hingga kebijakan pemerintah lainnya, yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UUD 1945. UUD 1945 ini sifatnya mengikat, sehingga letak norma dan aturan yang ada di UUD 1945, wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia AtauPancasila merupakan suatu peraturan pemerintahan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, agar kasus karupsi tidak meraja lela kemana-mana. Perlu dengan cara menyadarkan setiap warga negara untuk kembali memperdalam butir-butir pancasila, yaitu melalui sosialisasi, diskusi terbatas, seminar, audiensi dengan masyarakat, maupun dengan 6i2xuB.